Peran Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Politik dan Pemerintahan

Abstrak

Bahasa Indonesia berfungsi sebagai penghubung penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks komunikasi politik dan pemerintahan. Bahasa ini tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun legitimasi, identitas, dan keterlibatan masyarakat dalam sistem demokrasi. Dalam komunikasi politik, bahasa Indonesia digunakan untuk menyampaikan ide, retorika, dan sebagai perangkat persuasif untuk memengaruhi pendapat publik. Dalam pemerintahan, bahasa berperan sebagai alat administratif dan regulatif, serta sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, kemajuan era digital menghadirkan tantangan baru, seperti campuran dengan bahasa asing, rendahnya pendidikan kewarganegaraan, serta penyebaran informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, penting untuk merancang strategi guna memperkuat bahasa Indonesia dan menjaga relevansinya dalam menghadapi perubahan komunikasi politik modern. Artikel ini mengulas lebih dalam tentang peran strategis bahasa Indonesia dalam komunikasi politik dan pemerintahan, tantangan yang dihadapi, serta solusi untuk memperkuat posisinya dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci : Bahasa Indonesia, komunikasi politik, pemerintahan, demokrasi, legitimasi.

Pendahuluan

Sejak Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diakui sebagai alat pemersatu. Keputusan ini merupakan momen penting dalam sejarah bangsa, karena bahasa ini menjadi elemen pengikat identitas nasional di antara beragam budaya, suku, dan bahasa daerah. Setelah kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia menjadi semakin esensial, karena digunakan dalam konstitusi, administrasi pemerintah, dan interaksi politik dengan masyarakat. Dalam ranah demokrasi, komunikasi politik dan pemerintahan sangat tergantung pada bahasa. Setiap gagasan politik, kebijakan yang diterbitkan pemerintah, serta semua peraturan hanya bisa dilaksanakan melalui komunikasi yang efektif. Bahasa Indonesia adalah alat utama untuk memastikan pesan yang disampaikan dipahami secara konsisten di seluruh pelosok negeri. Namun, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi menciptakan dinamika baru. Di satu sisi, media digital meningkatkan aksesibilitas komunikasi dalam politik. Di sisi lain, munculnya tantangan seperti penggunaan bahasa yang tidak baku, pencampuran dengan bahasa asing, dan penyalahgunaan bahasa untuk menyebarkan informasi yang salah. Fenomena ini mendorong penelitian lebih dalam mengenai peran bahasa Indonesia dalam komunikasi politik dan pemerintahan.Isu Apa peran bahasa Indonesia dalam komunikasi politik sebagai alat untuk persuasi dan legitimasi? Apa fungsi bahasa Indonesia dalam pemerintahan sebagai media administratif dan regulatif? Tantangan apa yang dihadapi bahasa Indonesia di era digitalisasi komunikasi politik? Strategi apa yang perlu diadopsi agar bahasa Indonesia tetap kuat dalam komunikasi politik dan pemerintahan?

Pembahasan

1. Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Politik Komunikasi politik mencakup penyampaian pesan-pesan politik dari aktor politik kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahasa Indonesia menjadi alat paling penting karena perannya sebagai bahasa resmi. Dalam praktik politik, bahasa digunakan untuk: Membangun legitimasi kekuasaan. Contohnya, pidato Presiden biasanya disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan istilah formal untuk menegaskan otoritas negara. Mempengaruhi pandangan masyarakat: Politisi menggunakan bahasa persuasif yang disesuaikan dengan konteks sosial. Ungkapan seperti "bersama rakyat" atau "Indonesia maju" adalah contoh retorika politik yang bertujuan menjalin hubungan emosional. Menggugah partisipasi masyarakat: Kampanye politik tidak hanya berbentuk platform, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan pendorong dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua kalangan. Contoh nyata ialah pemilihan umum 2019, di mana kedua calon presiden menggunakan slogan-slogan singkat dengan makna politis. Slogan-slogan ini menggambarkan bagaimana bahasa dapat berfungsi untuk memperkuat identitas kelompok dan menciptakan solidaritas di bidang politik.

2. Bahasa Indonesia dalam Pemerintahan Di dalam bidang pemerintahan, bahasa berperan sebagai alat administratif dan regulatif.

Semua dokumen resmi pemerintah, mencakup undang-undang, kebijakan, hingga regulasi daerah dan dokumen resmi lainnya, menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa ini juga berfungsi sebagai penghubung antar lembaga pemerintah. Standarisasi bahasa yang konsisten membantu koordinasi antar lembaga dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman.

3. Tantangan Bahasa Indonesia di Era Digital Era digital membawa peluang sekaligus tantangan signifikan bagi bahasa Indonesia.

Tantangan utama yang dihadapi mencakup: Dominasi bahasa asing. Banyak istilah asing yang muncul di platform media sosial dan sering dipakai tanpa diubah. Contoh istilah seperti "kebijakan", "isu", atau "kampanye" sering digunakan tanpa terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa gaul dan singkatan. Kaum muda lebih sering menggunakan bahasa informal dalam diskusi politik di media sosial. Hal ini menimbulkan jurang antara pesan resmi dari pemerintah dan pemahaman masyarakat. Hoaks dan disinformasi. Bahasa digunakan secara strategis untuk menyebar informasi yang tidak akurat. Frasa-provokatif dapat menyebabkan ketegangan sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Rendahnya keterampilan politik. Beberapa orang kesulitan memahami bahasa politik yang rumit, yang sering kali mengarah pada interpretasi yang keliru tentang kebijakan pemerintah.

4. Strategi Penguatan Bahasa Indonesia Untuk menjaga agar fungsi bahasa Indonesia tetap penting, beberapa langkah strategis yang perlu diterapkan antara lain:

Pengaturan Penggunaan Bahasa Resmi. Pemerintah harus menetapkan kebijakan yang mengatur penggunaan bahasa dalam dokumen resmi, pernyataan politik, dan komunikasi publik. Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Bahasa. Masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami bahasa politik dengan baik. Program pendidikan bisa dijalankan melalui sistem pendidikan formal dan juga melalui kampanye publik. Penggunaan Bahasa Inklusif. Politikus dan pejabat publik perlu memilih kata yang mudah dipahami dan inklusif agar dapat dijangkau oleh semua masyarakat, termasuk generasi muda. Penggunaan Media Digital. Pemerintah dan kalangan politik diharapkan memanfaatkan media sosial sembari mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Pilihan kata yang komunikatif mampu meningkatkan partisipasi masyarakat tanpa mengurangi akurasi bahasa. Kolaborasi dengan Lembaga Bahasa. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat bermitra dengan partai politik, media, dan lembaga pendidikan untuk memantau dan mendukung penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi politik.

Kesimpulan

Kesimpulan Bahasa Indonesia memiliki peran krusial dalam komunikasi yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan. Dalam aspek politik, bahasa berfungsi untuk memperkuat legitimasi, meyakinkan, dan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam urusan pemerintahan, bahasa berfungsi sebagai alat administratif dan media komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Namun, tantangan di era digital, seperti pencampuran bahasa, penyebaran informasi palsu, dan rendahnya pendidikan kewarganegaraan, mengancam status bahasa nasional. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah penguatan yang mencakup regulasi, pendidikan, dan penggunaan media digital dengan bijaksana.

Saran

Pemerintah dan para politisi harus senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam setiap komunikasi resmi dan publik. Program pendidikan kewarganegaraan yang berkelanjutan sangatlah penting agar masyarakat dapat memahami bahasa politik dengan lebih kritis. Pemerintah dan aktor politik harus konsisten menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi resmi maupun publik. Perlu program literasi politik berkelanjutan agar masyarakat mampu memahami bahasa politik secara kritis. Generasi muda didorong untuk mencintai Bahasa Indonesia dengan cara kreatif, misalnya melalui konten digital yang edukatif namun komunikatif. Lembaga pendidikan dan media massa harus bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat kedudukan Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dalam komunikasi politik.

Daftar Pustaka

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2020). Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Cangara, H. (2016). Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: Rajawali Pers.

Effendy, O. U. (2006). Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ruslan, R. (2013). Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Sobur, A. (2009). Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: Remaja Rosdakarya.